Sejarah Singkat

Berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;   dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik, statistik, penyelenggaraan eGovernment, pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan persandian berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 78, menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
  4. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
  5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Kepala Dinas Dinas.

  1. Sekretariat, terdiri dari :
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  4. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri dari:
  5. Seksi Opini dan Informasi Publik;
  6. Seksi Hubungan Media dan Statistik.
  7. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri dari:
  8. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  9. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola eGovernment.
  10. Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri dari:
  11. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik;
  12. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
  13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  14. Kelompok Jabatan Fungsional.